Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan. Perikanan;. Mengingat. : 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang. Karantina Hewan, Ikan, dan
Reformasi Birokrasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan — SEANODE
17 Sep 2019 Ini usul Satgas 115 untuk revisi UU Perikanan. Pasalnya, Undang-Undang ini lemah dalam hal penindakan praktik Ilegal, unreported and unregulated fishing. " Kelemahan UU Perikanan Menteri Kelautan Dan Perikanan. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kelautan. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Perikanan dan Kelautan. 26 Mar 2020 Undang – Undang membolehkan pemberian izin dua WPP kepada pengusaha. Namun dalam penerapannya, nelayan hanya mendapat satu Lembaran Negara Nonor 20423);. 2.Undang-undang Nonor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara 41, Per Menteri Kelautan dan Perikanan, 9/PERMEN-KP/2013, 2013, Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi
menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 52a /kepmen -kp/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan mutu PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.14/MEN/2011 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Kelautan & Perikanan: Tinjauan Yuridis Investasi ... Kementrian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut KKP adalah kementrian yang mengurusi perihal pengelolaan dan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Peranan KKP sangat penting untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, dan menciptakan usaha di bidang kelautan dan perikanan menjadi semakin maju. MAKALAH HUKUM DAN PERATURAN KELAUTAN DAN … Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Seperti nalar yang dikembangkan oleh UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Perikanan juga menganggap bahwa kehadiran ‘hak menguasai negara’ berkonsekuensi pada pengaturan mengenai hak ulayat.
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …
22 Mar 2017 Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, selanjutnya disebut UU Kelautan dengan 27 Feb 2017 Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Revisi UU No.9 Tahun 1985 Tentang 22 Jul 2017 Selanjutnya acara dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri 26 Okt 2017 Pada Sektor Kelautan dan Perikanan;. Mengingat : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 27 Jan 2015 Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut